Pengajuan NISN Siswa

Berdasarkan surat pembaca dari orangtua murid di Bekasi, Jawa Barat. Surat pembaca tersebut dimuat pada harian Media Indonesia, Selasa, 23 Juli 2013, dengan judul �Ada Apa dengan NISN dan Kemendikbud� Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan klarifikasi. 

Seperti diberitakan, orangtua murid tersebut, mempertanyakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) anaknya yang bersekolah di SDIT Al-Fath Cibitung. Sampai saat ini anaknya dan teman-teman anaknya yang lulus kelas 6 belum memperoleh NISN. Menurutnya, pihak sekolah sudah berusaha maksimal mengurusnya, tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Menanggapi surat pembaca tersebut, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, menyatakan telah mengecek permohonan NISN dari SDIT Al Fath Cibitung Bekasi, namun permohonan tersebut tidak ada dalam data pengajuan NISN di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP). Sedangkan di dalam surat pembaca tidak dijelaskan apakah pihak sekolah SDIT Al Fath Cibitung Bekasi mengurus permohonan NISN melalui surat elektronik (email) atau datang langsung ke PDSP dan kapan hal tersebut dilakukan.

Pengajuan NISN dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui email akan mendapatkan balasan sebagai informasi apakah data yang diterima oleh PDSP sudah sesuai dengan format isian yang disyaratkan. Sedangkan untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN), pengajuan NISN untuk siswa kelas 6, 9 dan 12 mendapat prioritas dan diselesaikan maksimum dalam waktu satu minggu.

PDSP hanya mengaktifkan alamat email satu pintu yaitu pdsp@kemdiknas.go.id. Sejak bulan Januari 2013 pengajuan NISN yang melalui email tersebut menggunakan Formulir A1 yang dapat diunduh melalui web http://nisn.data.kemdikbud.go.id. Informasi tentang pengajuan NISN yang sudah diproses dapat diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah melalui laman http://refsp.data.kemdikbud.go.id pada menu Data Peserta Didik, data pengajuan yang dapat dicari berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan. Untuk informasi individu siswa, dapat diperoleh dengan melakukan pencarian melalui alamat http://nisn.data.kemdiknas.go.id berdasarkan NISN atau berdasarkan nama dan tempat tinggal lahir siswa.

Kepala PIH Ibnu Hamad juga menjelaskan, untuk pengajuan NISN, sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Berdasarkan Data Referensi Satuan Pendidikan yang ada di PDSP, SDIT Al Fath Cibitung memiliki NPSN 69757386 yang merupakan sekolah baru dengan nomor SK pendirian 504.15/076-III/SK-SD/BPPT/2011. Berdasarkan informasi tersebut SDIT Al Fath Cibitung memiliki siswa kelas tertinggi adalah kelas 3 pada tahun 2013.

Berdasarkan Surat Edaran dari PDSP tanggal 29 Mei 2013, Nomor 9889/P3/LL/2013 Perihal Pengelolaan NISN, untuk mendukung sistem pendataan yang terintegrasi, mekanisme penomoran NISN tidak lagi langsung melalui PDSP, tetapi melalui mekanisme Pendataan Individu Peserta Didik dengan menggunakan aplikasi Info Pendataan Dikdas (Dapodik) melalui operator sekolah. Untuk informasi terkait NISN, masyarakat dapat menghubungi help desk NISN melalui dua jalur telepon, yaitu 021-57905777 dan 021-57904804.

 

Download Formulir A1 Pengajuan NISN Siswa [ DOWNLOAD ]

Nomor Peserta Sertifikasi Guru 2013 dan Rayon Sudah Bisa Diketahui

Sesuai dengan pemberitahuan bahwa PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013 BERAKHIR PADA TANGGAL 21 JULI 2013. Peserta sertifikasi Guru 2013 yang akan mengikuti Diklat PLPG akan menerima Formulir A1  dari Disdik Kab/Kota setempat dan dinyatakan sebagai Peserta Sertifikasi Guru 2013, lihat contoh Formulir A1 Klik Disini 

Nomor Peserta Sertifikasi Guru 2013 dan Rayon Sudah Bisa Diketahui melalui http://sergur.kemdiknas.go.id/ 

Lihat gambar dibawah ini :

Demikian informasi ini disampaikan, untuk peserta sertifikasi guru 2013 yang akan menghadapi diklat PLPG 2013 agar mempersiapkan diri semaksimal mungkin, jangan sampai tidak lulus Diklat PLPG.....Terima kasih.

LBH dan Guru Somasi Mendikbud Terkait Kurikulum 2013

LBH Jakarta bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), FGII, akademisi dan beberapa tokok pendidikan melayangkan somasi agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera membatalkan penerapan kurikulum 2013.

Mereka menilai penerapan kurikulum terebut merupakan kebijakan yang tergesa-gesa dan dipaksakan sebagaimana tergambar dalam penamabahan jam pelajaran, konsep kompetensi, serta dokumen kurikulum yang tidak pernah diujipublikkan.

"Dalam kurikulum ini juga ada penyamaan mata pelajaran SMA dengan SMK apdahal tujuan dan karakteristiknya berbeda," kata Sekjen FSGI, Retno Listyarti di LBH Jakarta, Selasa (30/7).

Ditegaskannya, yang dibutuhkan dunia pendidikan Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional bukanlah semata-mata perubahan kurikulum belajar mengajar, tapi peningkatan kualitas serta kompetensi para pendidik.

"Kami juga melihat penerapan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 menimbulkan ketidakpastian karena tidak adanya parameter penilaian yang jelas, dan tidak ada teori yang dijadikan dasar," jelas Retno.

Contoh gamblang yang dikatakan Retno adalah buku bahasa Indonesia untuk guru dan siswa SMA memiliki langkah yang sama. Misalkan di buku guru diperintahkan membaca puisi, nah di buku siswa terdapat puisi yang akan dibaca.

"Baca puisi, baca. Ya baca saja. Tapi tidak terjadi proses menganalisa. Kemudian yang penting lagi soal refleksi, tapi dalam buku Bahasan Indonesia ini tidak ada refleksi. Jadi buku yang diharapkan tidak sesuai jargon Mendikbudn" tegasnya.

Parahnya lagi, ujar Retno, buku untuk siswa SD yang katanya tematik integratif, tapi kenyataannya tidak interatif karena isinya bersifat hafalan. Sehingga kurikulum ini sudah keluar dari konteks.

Sementara Ahmad Biky dari LBH Jakarta menyatakan kurikulum 2013 cacat hukum karena bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea-4.

Karena itu koalisi mensomasi Mendikbud dalam jangka waktu 14 hari ke depan untuk membatalkan penerapan kurikulum 2013. Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 2003, serta mencabut Permendikbud No. 54, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 tahun 2003.

"Kemdikbud harus meningkatkan kompetensi guru secara berkesinambungan dan merata, tidak diskriminatif," tegas Ahmad Biky.
sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=184260

PGRI Tolak Ketentuan 2015 Semua Guru Harus Sarjana

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengaku kecewa dengan ketentuan bahwa pada 2015 nanti semua guru dalam jabatan harus sudah bergelar sarjana. "Program peningkatan kualifikasinya saja amburadul," katanya, Kamis (25/7).

Sulistyo menegaskan, pemerintah harus sportif. Ketika mewajibkan guru bergelar sarjana, berarti pemerintah harus memberikan fasilitas.

"Karena kewajiban meningkatkan kualifikasi oleh pemerintah itu kewajiban. Dan diatur juga di UU guru dan dosen," katanya.

Ketika program peningkatan kualifikasi ini gagal, lanjut Sulistyo, jangan sampai guru jadi korban. Terkait jumlah guru yang mengikuti beasiswa atau bantuan peningkatan kualifikasi sedikit, pemerintah diminta tidak menyalahkan guru. "Kemendikbud tentu memiliki database guru yang belum sarjana, tinggal dipanggil saja," katanya.

Sulistyo menambahkan, di lapangan banyak guru yang tidak mengetahui program peningkatan kualifikasi pendidikan itu. Menurutnya, dinas pendidikan di kabupaten dan kota juga terkesan kurang aktif mengirim data dan mendorong guru yang belum sarjana untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya.

Karenanya, Sulistyo menentang kebijakan itu. "Kami harap  deadline guru wajib sarjana pada 2015 itu ditinjau ulang," tegasnya.
sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=183683

2015 Belum Sarjana, Guru Dijadikan Tenaga Administrasi

Peringatan keras bagi guru yang belum bergelar sarjana. Jika sampai 2015 nanti belum mengantongi ijazah S1 atau D4, guru bersangkutan dilarang mengajar. Posisinya langsung diturunkan menjadi pegawai administrasi atau non-guru lainnya.

Kewajiban guru berijazah sarjana atau diploma IV itu merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang itu, pemerintah diberi tugas meningkatkan kualifikasi guru yang belum sarjana selama sepuluh tahun. Dengan demikian, deadline pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru jatuh pada 2015 nanti.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidan Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, aturan kualifikasi pendidikan guru minimal sarjana atau diploma IV itu berlaku tegas. "Jika pada 2015 nanti masih ada guru yang belum sarjana, ya tidak boleh mengajar," tegas mantan rektor Universitas Andalas (Unand) Padang itu, Kamis (25/7).

Guru yang tidak boleh lagi mengajar karena belum sarjana tadi tidak serta merta dikeluarkan atau kena PHK (pemutusan hubungan kerja) dari sekolahnya. Tetapi, guru tadi masih bisa bekerja sebagai tenaga administrasi atau tenaga non-guru lainnya.

Musliar mengakui jumlah guru yang sudah mengajar (guru dalam jabatan) tetapi belum berijazah S1 atau Diploma IV masih banyak. "Jumlah pastinya saya tidak hafal. Tetapi banyak," kata dia.

Musliar menolak bahwa Kemendikbud dicap gagal dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang belum sarjana tadi. Dia menuturkan, selama ini Kemendikbud sudah mengalokasikan beasiswa atau sumbangan dana pendidikan bagi guru yang ingin melanjutkan studi sarjana atau diploma IV. Tetapi kenyataannya, serapan alokasi beasiswa ini sangat rendah.

Menurut Musliar, rendahnya serapan alokasi beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan itu disebabkan dari pihak guru sendiri yang tidak mendaftar. "Kemendikbud menyediakan anggarannya. Tidak bisa memaksakan jika guru tidak berniat mengambilnya," ujarnya.

Dia berharap pada tahun ini dan 2014 nanti serapan beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para guru bisa tinggi. Apalagi setelah keluar warning bahwa guru dilarang mengajar jika belum berijazah S1 atau D-IV.

Terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mencatat, hingga akhir 2013 jumlah guru yang belum sarjana atau D-IV mencapai 1.034.080 orang. "Memang benar pemerintah memberi waktu hingga akhir 2015 agar memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen," ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Terkait urusan kepangkatan, Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/1994 dan Keputusan Presiden 87/1999, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional (termasuk guru) dengan pendidikan tertinggi D-III maka kenaikan pangkatnya hanya sampai III/d. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB 16/2009 dinyatakan bahwa guru yang pendidikannya belum sarjana, maka kenaikan pangkatnya tidak dapat melebihi III/d. "Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan ini sudah di atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi,"
sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=183682

Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 dan Daftar Rayon Pelaksana

Seperti informasi sebelumnya tentang pelaksanaan PLPG sertifikasi Guru 2013, bahwa pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 akan berlangsung bulan Agustus 2013, namun sudah ada beberapa rayon telah menerbitkan informasi tentang Jadwal Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013. Untuk rekan-rekan semua yang tengah menantikan jadwal pelaksanaan PLPG 2013 harap bersabar, dikarenakan seluruh rayon pelaksana PLPG 2013 masih dalam tahap mengajuan Asesor di masing-masing rayon pelaksanan PLPG dan Penyusunan Jadwal PLPG 2013. 

Untuk seluruh peserta sertifikasi guru 2013 yang akan mengikuti Diklat PLPG Blog Pendidikan akan memberikan Link Website Rayon Pelaksana PLPG di masing-masing Universitas.

Universitas Pelaksana PLPG 2013, PSG (Panitia Sertifikasi Guru) sudah menerbitkan Jadwal Pelaksanaan PLPG beserta Kuota sertifikasi guru 2013 dan Daftar Peserta PLPG 2013, antara lain :

1. Rayon 125 UNTAD
2. Rayon 120 UNTAN
3. Rayon 108 UNJA
4. Rayon 107 UNILA
5. Rayon 109 UNJ
6. Rayon 114 UNESA
7. Rayon 111 UNY
8. Rayon 106 UNP 
9. Rayon 115 Universitas Negeri Malang
10. Rayon 141 UMS (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
11. Rayon 140 UMP (Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
12. Rayon 104 UNSRI (Universitas Sriwijaya)  
13. Rayon 139 IKIP PGRI Semarang
14. Rayon 129 UNPATTI    
15. Rayon 105 UNRI ( Universitas Riau)     
16. Rayon 146 UNISMUH MAKASSAR 
17. Rayon 142 UNIPA (Universitas PGRI Adi Buana Surabaya) 
18. Rayon 137 UHAMKA 
19. Rayon 144 UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)    

Berikut Daftar Rayon Pelaksana PLPG Sertifikasi Guru 2013 : 

1. RAYON 101 UNSYIAH Klik Disini
2. RAYON 102 UNIMED Klik Disini
3. RAYON 103 UNIB Klik Disini
4. RAYON 104 UNSRI Klik Disini
5. RAYON 105 UNRI Klik Disini
6. RAYON 106 UNP Klik Disini
7. RAYON 107 UNILA Klik Disini
8. RAYON 108 UNJA Klik Disini
9. RAYON 109 UNJ Klik Disini
10. RAYON 110 UPI Klik Disini
11. RAYON 111 UNY Klik Disini
12. RAYON 112 UNNES Klik Disini
13. RAYON 113 UNS Klik Disini
14. RAYON 114 UNESA Klik Disini
15. RAYON 115 UM Malang Klik Disini
16. RAYON 116 UNEJ Klik Disini
17. RAYON 117 UNLAM  Klik Disini
18. RAYON 118 UNPAR Klik Disini
19. RAYON 119 UNMUL Klik Disini
20. RAYON 120 UNTAN Klik Disini
21. RAYON 121 UNDIKSHA Klik Disini
22. RAYON 122 UNRAM Klik Disini
23. RAYON 123 UNDANA Klik Disini
24. RAYON 124 UNM Klik Disini
25. RAYON 125 UNTAD Klik Disini
26. RAYON 126 UNHALU Klik Disini
27. RAYON 127 UNIMA Klik Disini
28. RAYON 128 UNG Gorontalo Klik Disini
29. RAYON 129 UNPATTI Klik Disini
30. RAYON 130 UNKHAIR Klik Disini
31. RAYON 131 UNCEN Klik Disini
32. RAYON 134 UNPAS Klik Disini
33. RAYON 135 UNPAK Klik Disini
34. RAYON 136 UNSIL Klik Disini
35. RAYON 137 UHAMKA  Klik Disini
36. RAYON 139 IKIP PGRI Semarang Klik Disini
37. RAYON 140 UMP Klik Disini
38. RAYON 141 UMS Klik Disini
39. RAYON 142 UNIPA Klik Disini
40. RAYON 143 UNP-KEDIRI Klik Disini
41. RAYON 144 UMM Klik Disini
42. RAYON 145 UB-TARAKAN Klik Disini
43. RAYON 146 UNISMUH MAKASAR Klik Disini

Demikian yang dapat diinformasikan semoga bermanfaat, dan untuk seluruh peserta PLPG 2013 agar mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam menghadapi PLPG sertifikasi guru 2013.

Guru TK dan SD di Subang Merasa Ditipu Oleh Oknum Anggota DPRD

Sejumlah pengurus Taman Kanak-kanak, Pendidikan Usia Dini,sampai Sekolah Dasar di Kabupaten Subang, merasa ditipu oleh oknum anggota DPRD setempat.

Menurut mereka, anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Asep Nurhasan menjanjikan bakal mengurus secara cepat proposal bantuan dana seluruh sekolah itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Namun, hingga kekinian, dana yang dijanjikan tersebut tidak pada. Karenanya, Senin (29/07/2013), mereka berinisiatif mendatangi kantor DPRD Subang.

"Kami ingin meminta kejelasan dari Asep Nurhasan atas proposal pengajuan dana untuk sekolah kami yang belum cair. Padahal, kami sudah menyerahkan uang rata-rata Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta kepadanya," kata pengurus TK yang ikut ke kantor DPRD Subang, Agus Rahayu, Senin (29/07/2013).

Agus mengaku, ia dan rekan-rekannya menyerahkan proposal sekaligus "uang pelicin" kepada Asep pada Februari 2013. 

"Bukan saya saja, tapi banyak pengurus sekolah lain. Modusnya, di setiap kecamatan ditunjuk koordinator pengorganisir proposal dari sekolah. Saya kebetulan koordinator dari Kecamatan Ciater dan mengorganisir 12 sekolah tingkat TK, Paud hingga SD. Dari 12 lembaga pendidikan tersebut, kami menyerahkan uang rata-rata RP 600 ribu hingga RP 1 juta," kata Agus.

Menurutnya, nilai dana bantuan itu bervariatif, mulai dari Rp 90 juta sampai Rp 200 juta. 

Sumber : .tribunnews.com

Jadwal Tes Seleksi CPNS 2013

Pada informasi sebelumnya tentang Tes CPNS 2013 untuk peserta tes yang masuk dalam Kategori 2 (K2) dan pelamar umum yang ingin mrengikuti Tes CPNS 2013, masih banyak yang menanyakan prihal kapan pelaksanaan tes honorer K2 dan Tes Untuk pelamar umum, tes yang akan dilaksanankan terbagi atas dua kategori, yaitu Tes bagi Tenaga Honorer K2 dan Tes bagi Jalur/Pelamar Umum. 

Tes CPNS bagi Tenaga Honorer K2 metode tes menggunakan lembar jawaban computer (LJK) Materi tes meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sedangkan untuk pelamar/jalur umum menggunakan  metode Computer Assisted Test (CAT) materi tes terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang kisi-kisinya terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP) untuk pelamar umum anda bisa membaca penjelasan materi tes CPNS dengan sistem CAT. 

Berdasarkan paparan Deputi Bidang Aparatur Kemenpan disampaikan sebagai berikut:

1. Selekse Tenaga Honorer K2 akan menggunakan lembar jawaban komputer (LJK), Pada minggu ke 4 September 2013, dengan materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
2. Seleksi dan jalur pelamar umum akan mengikuti materi tes TKD yang diselenggarakan pada;
- Rentang waktu September - November 2013 menggunakan sistem CAT
- Seleksi mengunakan LJK pada minggu ke 4 September 2013
- Materi TKB akan diselenggarakan oleh instnsi yang membutuhkan formasi
3. Formasi khusus dokter untuk daerah terpencil dan perbatasan atau untuk formasi tenaga kesehatan yang minim permintaaan akan melalui jalur seleksi ADM
4. Tenaga ahli tertentu yang tidak ada di jajaran PNS akan ditetapkan dengan Kepres dan Melalui Seleksi ADM
5. Untuk calon siswa jalur calon ikatan dinas akan mengikuti tes dengan sistem CAT dan LJK yang dilaksanakan setelah lulus.

Demikian yang dapat disampaikan semoga bermanfaat.....

Penerimaan Kuota CPNS se Maluku Utara 2013

Penerimaan Kuota CPNS se Maluku Utara - Provonsi maluku utara dibagi ke dalam 6 kabupaten dalam penerimaan CPNS, yaitu kabupaten Kabupaten Morotai, Halmahera timur, Halmahera tengah, Tikep, Halmahera barat, Ternate. dan ditambah lagi untuk kuota provinsi setempat.

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB)

Daftra Peserta Sertifikasi Guru PAI 2013 Wilayah Kalimantan

Sehubungan telah terbitnya SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2025/2013 tertanggal 22 Juli 2013 mengenai Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2013 maka LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pihak Pakis Kemenag dimohon untuk memverifikasi daftar peserta Sertifikasi terlampir mengenai kemungkinan terdapat nama-nama peserta yang ternyata sudah lulus sertifikasi, sudah meninggal dunia, pensiun atau pindah tugas. Di samping itu juga agar diverifikasi tentang persyaratan peserta dilihat dari segi
pendidikan terakhir, usia dan masa kerja.
2. Sebagai persyaratan administrasi peserta sertifikasi diwajibkan mengumpulkan berkas sertifikasi kepada LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun prosedur penyusunan berkas terlampir.
3. Sesuai dengan pedoman sertifikasi guru tahun 2013 ini, sebelum proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) diadakan Uji Kompetensi Awal (UKA) untuk peserta sertifikasi. Pelaksanaan UKA bagi peserta Guru dan Pengawas PAI akan di adakan serentak secara nasional pada hari Sabtu, 3 Agustus 2013 pukul 08.00 WITA bertempat di Kampus IAIN Antasari Banjarmasin (Jl. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin).
4. Dimohon kepada pihak Pakis Kemenag kabupaten/kota untuk memanggil peserta sebagaimana terlampir untuk melengkapi persyaratan dan sekaligus untuk mengikuti UKA.

Berikut ini kami sampaikan pemberitahuan tentang peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas PAI pada Sekolah tahun 2013, silahkan download link di bawah ini:

1. Surat Pemberitahuan Sergur 2013
2. Daftar Peserta PAIS Kalsel 2013
3. Daftar Peserta PAIS Kaltim 2013
4. Daftar Peserta PAIS Kalteng 2013

226 Instansi Lembaga Kementrian Pemerintah yang Menerima CPNS 2013

Kementerian Lembaga Instansi Pemerintah yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun 2013 Sudah banyak yang tidak sabar menunggu bulan oktober yaitu bulan seleksi CPNS dimulai. Dari berbagai daerah, kementrian, dan lembaga sudah menyiapkan ancang ancang untuk mempersiapkan diri agar lolos di tahun 2013 ini. Pemerintah daerah memperoleh tambahan formasi empat puluh ribu untuk jalur umum,

Jadwal PLPG Rayon 107 Universitas Lampung 2013

Pelaksanaan Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) 2013 jadwal direncanakan akan berlangsung pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2013. Ketentuan bagi peserta PLPG yang diselenggarakan PSG Rayon 107 UNILA adalah:

1. Check in peserta pada hari pertama PLPG di lokasi PLPG mulai pukul 10.35 � 13.30 di lokasi PLPG.
2. Pembukaan di hari pertama PLPG pukul 14.00 WIB.
3. Peserta wajib membawa fotocopy ijazah terakhir yg dilegalisir dan SK mengajar dari tahun pertama s.d terakhir (khusus guru swasta harap membawa fotocopy SK GTY/Guru Tetap Yayasan), pas foto ukuran 3�4 warna=3 lembar (background merah)
4. Peserta diharapkan membawa kelengkapan menginap selama 9 hari, alat tulis (ballpoint, pensil 2B, penghapus, penggaris) RPP, Bahan Ajar, media pembelajaran, LKS dan referensi yang relevan dengan bidang studi
5. Peserta membawa surat keterangan berbadan sehat dari dokter (klinik/puskesmas/RS)
6. Panitia menyediakan penginapan dan konsumsi
7. Selama pelaksanaan PLPG peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelatihan
8. Peserta hadir pada setiap sesi materi sesuai jadwal
9. Peserta diharapkan membawa laptop dan flashdisk untuk keperluan workshop dan praktik mengajar
10. Bagi peserta yang berhalangan mengikuti PLPG secepatnya menginformasikan kepada Dinas Pendidikan/Sudin Pendidikan atau Panitia di UNILA
11. Hal-hal yg belum tercantum dalam ketentuan ini akan diinformasikan pada saat pelaksanaan PLPG
12. Khusus guru BK harap membawa berkas: (a) Jumlah siswa yg pernah dilayani, (b) Satuan layanan yg sudah penah dibuat, (c) Program tahunan dan semester yg sudah pernah dibuat (terakhir), (d) data diri siswa.

Jadwal PLPG 2013 Rayon 107 UNILA (Universitas Lampung) :

Tahap 1 : 23 Agustus � 1 September 2013
Tahap 2 : 3 September � 12 September 2013
Tahap 3 : 13 September � 22 September 2013
Tahap 4 : 24 September � 3 Oktober 2013
Tahap 5 : 4 Oktober � 13 Oktober 2013
Tahap 6 : 18 Oktober � 27 Oktober 2013
Tahap 7 : 29 Oktober � 7 November 2013
Tahap 8 : 8 November � 17  November 2013
Tahap 9 : 19 November � 28 November 2013

Demikian disampaikan kepada seluruh peserta agar mempersiapkan berdasarkan ketentuan diatas.

Jadwal Pelaksanaan PLPG Rayon 108 Provinsi Jambi 2013

Tidak lama lagi PLPG tahun 2013 akan dilaksanakan, dibulan ramadhan Peserta disibukkan dengan pengumpulan berkas dan verifikasi ulang berkas untuk diikutkan dalam diklat PLPG sertifikasi guru 2013, dibulan Agustus 2013 peserta sertifikasi guru akan mengikuti PLPG. Diharapkan kepada seluruh peserta sertifikasi guru 2013 dalam mengikuti Diklat PLPG untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan menjaga kesehatan, karena Diklat ini sangat penting dalam menentukan Lulus dan tidaknya anda sebagai Guru Profesi. Silahkan baca Keterangan jadwal pelaksanaan PLPG Rayon 108 Provinsi Jambi Tahun 2013.

Jadwal Pelaksanaan PLPG Rayon 108 Provinsi Jambi 2013.

Yth. Peserta PLPG Sertifikasi Guru Rayon 108 LPTk Universitas Jambi

Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Ketua Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Hari : Senin - Rabu Tanggal : 15 s.d 17 Juli 2013 Tempat : Hotel Park Jl. D.I. Pandjaitan Kav. 5, Jakarta, DKI Jakarta 13340 dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru Rayon 108 LPTK Universitas Jambi akan dimulai pada tanggal 15 Agustus 2013
2. Diutamakan peserta PLPG Tahap 1 adalah Guru Bidang Studi Guru Kelas SD, untuk itu mohon untuk dapat mempersiapkan diri.

3. Semua Informasi berkenaan dengan pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru Rayon 108 LPTK Universitas Jambi termasuk pemanggilan peserta akan diumumkan/diupload pada website ini (www.rayon8-unja.com), untuk itu dimohon kepada Peserta untuk mengunjungi website ini secara berkala.
4. Teknis dan Persyaratan yang harus dibawa peserta akan diumumkan kemudian melalui website ini.

Demikian, Terimakasih

Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 120 Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai dengan posting terdahulu tentang Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 menjelaskan bahwa Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 di LPTK Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru menerima dokumen, protofolio, dan berkas PLPG dari LPMP untuk sejumlah sasaran peserta sertifikasi guru sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 akan dimulai Bulan Agustus 2013, tulisan berikut akan memberikan informasi tentang Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 120 Provinsi Kalimantan Barat.

Panitia sertifikasi telah berkoordinasi dengan Dinas Kab./Kota di Kalimantan Barat untuk mendata peserta sertifikasi guru yang akan berangkat haji pada tahun ini ditingkat Kab./Kota masing-masing sebelum tanggal 25 Juli 2013.

Demi membantu kelancaran proses pendataan peserta sertifikasi guru yang berangkat haji, panitia memberitahukan para peserta sertifikasi guru yang akan berangkat haji supaya melapor kepada pihak Dinas Kab./Kota masing-masing dengan membawa surat keterangan dari kepala sekolah.

Dibawah ini adalah Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 120 Provinsi Kalimantan Barat :

Terima kasih semoga bermanfaat..........Selamat buat rekan-rekan yang akan mengikuti PLPG Sertifikasi Guru 2013.

Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 125 Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan UKG Online Sertiafikasi Guru 2013 telah selesai dilaksanakan, panitia Sertifikasi Guru 2013 tengah sibuk menyusun jadwal Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013. Sesuai dengan posting terdahulu tentang Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 menjelaskan bahwa Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 di LPTK Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru menerima dokumen, protofolio, dan berkas PLPG dari LPMP untuk sejumlah sasaran peserta sertifikasi guru sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013 akan dimulai Bulan Agustus 2013, tulisan berikut akan memberikan informasi tentang Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 125 Sulawesi Tengah.

Dibawah ini adalah Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 125 Sulawesi Tengah :

Kuota Sertifikasi Guru 2013 Rayon 125 Provinsi Sulawesi Tengah :

Demikian Informasi tentang Jadwal PLPG Sertifikasi Guru 2013 Rayon 125 Provinsi Sulawesi Tengah semoga bermanfaat dan dihimbau kepada seluruh Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013 menjaga kesehatan dan mempersiapkan segala sesuatu dalam mengadapi Diklat PLPG Sertifikasi Guru 2013. Terimakasih.

PP Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan CPNS Tenaga Honorer

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 antara lain ditentukan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2005 dan paling lambat selesai Tahun Anggaran 2009 dengan prioritas tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Download PP Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Tenaga Honorer :

DOWNLOAD

Pengertian Murabahah Definisi Dalam Perbankan Syariah

Pengertian Murabahah Definisi Dalam Perbankan Syariah - Murabahah bi tsaman ajil atau lebih dikenal sebagai Murabahah. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual � beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus

Manfaat dan Resiko Reksa Dana Bagi Investor

Manfaat dan Resiko Reksa Dana Bagi Investor - Reksa Dana memiliki manfaat bagi investor, antara lain: (Bodie, Zvi, Alex Kane & Alan J. Marcus, Op.Cit., Hal. 75)

Terdapat akses untuk melakukan investasi pada instrumen-instrumen investasi yang sulit dilakukan sendiri seperti saham, obligasi, dan lainnya.
Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi relatif kecil
Prosedur investasi sangat mudah

613.919 Tenaga Honorer K2 Akan Dites Serentak September 2013

Sebanyak  613.919  tenaga honorer kategori dua (K2) akan mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada September atau Oktober nanti. Menurut Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yulina Setiawan, masih ada 21 instansi yang belum melaporkan hasil uji publik.

Selain itu, ada 41 instansi yang mengusulkan penambahan honorernya tidak sesuai aplikasi dan tanpa formulir. "Sesuai jadwal honorer K2 ditesnya pada September. Namun karena data K2 terus berubah, jadwalnya bisa undur sampai Oktober," ujar Yulina dalam keterangan persnya, Sabtu (20/7).

Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, alokasi formasi honorer K2 akan diberikan untuk tahun 2013 bila jumlah yang memenuhi passing grade (nilai ambang batas) kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi bersangkutan. 

 

 

Atau dialokasikan untuk formasi 2013 dan 2014 bila jumlah yang memenuhi passing grade melebihi PNS yang pensiun pada instansi bersangkutan."Kita akan mendahulukan usia yang lebih tua. Alokasi formasi ini juga tetap memperhatikan prosentasi anggaran belanja pegawai dalam APBD," ujarnya.Metode tes menggunakan lembar jawaban komputer (LJK).

Kuota untuk tenaga honorer K2 telah ditetapkan sebanyak 30 persen dari jumlah honorer K2 nasional. Materi tes meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Penggandaan dan distribusi soal oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional."Pelaksanaan tes dilakukan di instansi masing-masing. Untuk kabupaten/kota akan dikoordinasikan gubenur," ucapnya.LJK hasil tes, lanjut Setiawan, disampaikan ke Panitia Pengadaan CPNS Nasional. Penentuan hasil seleksi ditentukan oleh passing grade dan diumumkan oleh MenPAN-RB.

Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru 2013

Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) sertifikasi guru 2013 menjelaskan bahwa Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru di LPTK Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru menerima dokumen, protofolio, dan berkas PLPG dari LPMP untuk sejumlah sasaran peserta sertifikasi guru sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon LPTK berpedoman pada Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam jabatan, Buku 3 Pedoman Penilaian Portofolio, dan Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Pelaksanaan di Rayon LPTK harus selesai pada tanggal 30 Agustus 2013.

Perhatikan alur pelaksanaan sertifikasi guru 2013 dibawah ini :

Berdasarkan skema alur Pola Sertifikasi Guru 2013 pada pelaksanaan PLPG sertifikasi guru 2013 pada kolom 3 akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan berakhir 30 Agustus 2013, ini penjelasan berdasarkan alur pola sertifikasi guru 2013, jika ada perubahan jadwal pelaksanaan PLPG sertifikasi guru 2013 akan disampaikan selanjutnya.

Update = Jadwal Pelakasanaan PLPG 2013 Klik Link Dibawah Ini :

Jawdal Pelaksanaan PLPG Rayon 125 Provinsi Sulawesi Tengah

Jawdal Pelaksanaan PLPG Rayon 120 Provinsi Kalimantan Barat

Jawdal Pelaksanaan PLPG Rayon 108 Provinsi Jambi
Jawdal Pelaksanaan PLPG Rayon 107 Universitas Lampung
 

Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Sekolah Non Sasaran

Implementasi mandiri Kurikulum 2013 merupakan kesempatan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam sekolah sasaran untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 secara mandiri di bawah koordinasi dinas pendidikan setempat. Aturan tentang implementasi mandiri tersebut tertuang dalam surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0128/MPK/KR/2013, tanggal 5 Juni 2013, tentang Implementasi Kurikulum 2013.

Dalam surat tersebut diatur bahwa terkait implementasi mandiri Kurikulum 2013, dinas pendidikan dapat melakukan hal-hal berikut:

1. Mendaftarkan sekolah-sekolah yang berminat. Dalam pendaftaran harap diperhatikan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, misalnya ketersediaan guru, akreditasi, dan waktu persiapan yang memadai;
2. Menyediakan anggaran untuk pengadaan buku bagi sejumlah siswa dan guru sesuai dengan jumlah buku yang harus disiapkan menurut jenjang pendidikan. Buku sudah harus siap pada awal Tahun Pelajaran 2013/2014;
3. Menyiapkan guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Kemdikbud;
4. Menyelenggarakan pelatihan guru secara mandiri dengan anggaran sendiri dan berkoordinasi dengan Kemdikbud untuk menyediakan instruktur yang diperlukan.

Tjipto Sumadi, Ketua Unit Implementasi Kurikulum Pusat mengatakan bahwa dari banyak surat pengajuan implementasi mandiri, sampai hari ini Senin (22/7), hanya satu provinsi yaitu Kalimantan Timur, dan 14 kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan proses persiapan implementasi mandiri Kurikulum 2013.

Salah satu persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan tersebut adalah surat pernyataan kesediaan menyediakan buku bagi guru dan siswa sasaran secara gratis. "Bagi sekolah negeri, surat pernyataan tersebut dibuat oleh Dinas Pendidikan, sedangkan untuk sekolah swasta surat ditandatangani yayasan," ujar Tjipto di kantornya, Gedung A Kemdikbud, hari ini Senin (22/7).

Setelah persyaratan-persyaratan terpenuhi, dan secara resmi mendapat persetujuan dari Kemdikbud, pelatihan guru sasaran dan pemesanan buku ke percetakan dapat dilaksanakan. Pelatihan guru sasaran dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) di bawah koordinasi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan.

sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1580

Teori Resolusi Konflik Cara Penyelesaian Konflik Politik

Teori Resolusi Konflik Cara Penyelesaian Konflik Politik - Konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun yang paling penting adalah cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman (threat) bisa menjadi kesempatan (

Download Silabus dan RPP Kurikulum 2013 Untuk SMP

Download Silabus dan RPP Kurikulum 2013 Untuk SMP - Salam sejahtera, posting ini merupakan postingan yang ke tiga tentang Silabus dan RPP Kurikulum 2013, setelah kemarin membagikan posting Silabus Kurikulum 2013 Untuk SD dan Silabus Kurikulum 2013 Untuk SMA. Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 telah selesai dilaksanakan, pemahaman masing-masing instruktur nasional, guru inti,kepala sekolah dan guru sasaran tidak semuanya sama. Beberapa persepsi yang berbeda mengalir di sekolah masing-masing. Kondisi ini sedikit banyak menimbulkan beberapa pertanyaan yang tidak bertepi dan dapat menjadi resistansi berkelanjutan terhadap implementasi Kurikulum 2013. 

Ini adalah beberapa hasil yang dibawa pulang dari pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, diantaranya Silabus Kurikulum 2013 Untuk SMP.

Bagi rekan-rekan yang ingin mendownload silahkan pada link dibawah ini :

• Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
• Pendidikan Pancasila dan Kewrganegaraan
• Bahasa Indonesia
• Matematika
• Bahasa Inggris
• Seni Budaya
• IPA
• IPS 
• Penjasorkes
• Prakarya

Demikian yang bisa admin bagikan semoga bermanfaat, salam pendidikan.
Note : File disimpan dalam format Rar

Pengertian Perlawanan Definisi Artikel Teori Perlawanan Publik dan Tersembunyi Menurut Para Ahli

Pengertian Perlawanan Definisi Teori Menurut Para Ahli - Kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan Weber (Ritzer, 2000) merupakan kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan melalui perlawanan. Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka

Pengertian Kekuasaan Definisi Contoh Teori Dominasi Kekuasaan, Monopoli Menurut Para Ahli

Pengertian Kekuasaan Definisi Teori Dominasi Kekuasaan, Monopoli - Mosca dalam karyanya The Rulling Class yang dikutip oleh Sastroatmodjo dalam Perilaku Politik (1995) menyatakan: �Dalam setiap masyarakat, �terdapat dua kelas penduduk. Satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan,

Pengertian Konflik Sosial Definisi Menurut Para Ahli

Pengertian Konflik merupakan peristiwa yang seringkali terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Berkaitan dengan konflik, Neil J. Smelser (Muchtar, Usman, dan Trijono, 2001) menyatakan bahwa: � Teori konflik modern membuat asumsi sebagai berikut:

yang utama pada masyarakat yang akan datang adalah perubahan, konflik, dan kekerasan;
struktur masyarakat didasarkan pada dominasi oleh beberapa

Pengukuran Energi Fisik untuk Aktivitas Kerja Berat

Pengukuran Energi Fisik untuk Aktivitas Kerja Berat - Studi Ergonomi dalam kaitannya dengan kerja manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengevaluasi dan merancang kembali tata cara kerja yang harus diaplikasikan agar bisa memberikan peningkatan efektifitas dan efisiensi, selain juga kenyamanan ataupun keamanan bagi manusia pekerjanya.




Salah satu tolok ukur � selain tolok ukur �waktu� � yang

Penjelasan Materi Tes CPNS 2013 Sistem CAT

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi Tahun Anggaran 2013. Seleksi ini, akan dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

Menurut Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Arizal, mengatakan bahwa pelaksanaan tes CPNS 2012 akan menjadi model untuk rekrutmen pegawai baru di seluruh instansi. Kebijakan nasional ini dipilih setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui seleksi CPNS 2013 menggunakan model tahun lalu.

Adapun materi tes terdiri atas Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang kisi-kisinya terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Sedangkan kisi-kisi materi tes kompetensi bidang, disusun dan ditetapkan masing-masing instansi pembina jabatan fungsional.�Materi soal yang ada di sistem CAT merupakan hasil kerja Konsorsium Perguruan Tinggi ditambah tim ahli. Soalnya tidak sedikit tapi ada ribuan.

Adapun formasi yang disiapkan oleh pemerintah dalam rikrutan CPNS 2013 adalah Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun  2013 ini formasinya ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota. Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta.

Materi tes yang terdiri atas :  Tes Kompetensi Dasar (TKD), yang kisi-kisinya terdiri dari tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensi umum (TIU), dan tes karakteristik pribadi (TKP), dan tes kompetensi bidang (TKB) Berikut penjelasan dari masing-masing tes tersebut :

1. Tes Kompetensi Dasar (TKD) Terdiri Atas :

A. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ; 
Tes ini  memiliki point untuk penilaian passing grade dengan skor/ point minimalnya adalah 10. yakni minimal 20 jawaban yang benar dari 50 soal yang ditanyakan agar dapat melangkah ke proses selanjutnya. Tes ini berisi materi soal yang berkaitan dengan: 1) Pancasila; 2) Bhinneka Tunggal Ika; 3) UUD 1945;4) Tata Negara; 5) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah; 6) Sejarah Indonesia; 7) Bahasa Indonesia; 8) Bahasa Inggris; 9) Pengetehuan dan Wawasan Umum.  

B. Tes Intelegensi Umum (TIU) : 
Tes ini memiliki point untuk penilaian passing grade dengan skor/ point minimalnya adalah 15 yakni minimal 30 jawaban yang benar dari 50 soal yang ditanyakan agar dapat melangkah ke proses selanjutnya. Tes ini berisi materi soal yang berkaitan dengan: 1) Kemampuan verbal; yang terdiri atas : Tes Sinonim (persamaan kata); Tes Antonim (lawan kata): Tes Padanan hubungan kata; dan Tes Pengelompokan kata. 2) Kemampuan numerik; yang terdiri atas : Tes aritmetik (hitungan);Tes Seri angka, Tes Seri huruf;Tes Logika Angka; dan Tes Angka dalam cerita. dan 3) Kemampuan berpikir logis dan analisis Tes Logika Umum;yang terdiri atas ; Tes Analisa Pernyataan; Tes Kesimpulan Silogisme; danTes logika Cerita; 

C. Tes Karakter Pribadi (TKP) : 
Tes ini menjadi bidang yang paling besar pengaruh nilai poinnya untuk penilaian passing grade dengan skor/ point minimalnya adalah 30 yakni minimal 60 jawaban yang benar dari 100 soal yang ditanyakan (nilai satu jawaban yang benar adalah skor 0,5) agar dapat melangkah ke proses selanjutnya. Tes ini berisi materi soal yang berkaitan dengan: 1) Tes Integritas diri; 2) Tes Semangat berprestasi; 3) Tes Kreatifitas dan inovasi; 4) Tes Orientasi pada pelayanan; 5) Tes Orientasi kepada orang lain; 6) Tes Kemampuan beradaptasi; 7) Tes Kemampuan mengendalikan diri; 8) Tes Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas; 9) Tes Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan; 10) Tes Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan;11) Tes Kemamapuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.  

2. Tes Kompetensi Bidang (TKB) 

Tes kompetensi Bidang atau TKB dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan/atau keterampilan peserta ujian yang berkaitan dengan kompetensi jabatan atau pekerjaan. Dalam menyusun materi soal TKB harus disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, materi soal TKB untuk jabatan yang satu berbeda dengan jabatan yang lain. Lembaga menetapkan soal TKB untuk lowongan formasi jabatan fungsional tertentu berdasarkan materi ujian yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional tertentu.  

Tes Komptensi Bidang (TKB) merupakan tahap kedua setelah peserta seleksi penerimaan cpns dinyatakan lulus pada tahap pertama (Tes Kompetensi Dasar), tidak semua formasi jabatan yang dilamar dilakukan tahap TKB ini, artinya tergantung posisi formasi yang kita lamar. Misalnya yang memerlukan tahap kedua adalah: 

1. Dosen dan Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  

2. Dokter, Perawat, dan Bidan oleh Kementerian Kesehatan; 

3. Diplomat oleh Kementerian Luar Negeri; 
4. Penyuluh Pertanian oleh Kementerian Pertanian; 
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM. 
6. Hakim oleh Mahkamah Agung. 
7. dan lainnya sesuai formasi pada kementerian, lembaga, instansi pemerintahan yang bersangkutan.  

Materi soal ujian kompetensi bidang disesuaikan (TKB) disesuaikan dengan karakteristik jabatan atau pekerjaan tertentu yang dilamar, yang pelaksanaannya dapat berbentuk; 
1. Tes tertulis, 
2. Tes praktek (performance test), 
3. Tes psikologi lanjutan, dan atau; 
4. Tes wawancara. 

Terima kasih semoga tulisan ini memberikan manfaat.....salam pendidikan

Daftar Penerimaan CPNS 2013 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga)

Daftar Penerimaan CPNS 2013 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) - Dari Daftar Daerah Penerimaan CPNS 2013 yang terdiri dari 225 diantaranya terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota. Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun 2013 ini formasinya  ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari  jalur umum. 

Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta.

Daftar Penerimaan CPNS 2013 Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) :

1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2	Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan HAM
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian ESDM
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Kesehatan
18	Kementerian Pekerjaan Umum
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22	Kementerian Lingkungan Hidup
23	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25	Kementerian PANRB
26	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27	Kementerian Perumahan Rakyat
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga
29	Kementerian Sekretariat Negara
	Lembaga
30	Arsip Nasional RI (ANRI)
31	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34	Badan Pusat Statistik (BPS)
35	Badan Inteljen Negara (BIN)
36	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38	Badan Informasi Geospasial (BIG)
39	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43	Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46	Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49	Badan SAR Nasional
50	Badan Narkotika Nasional (BNN)
51	Badan Standarisasi Nasional (BSN)
52	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
53	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)
55	Kejaksaan Agung
56	Sekretariat Kabinet
57	Sekretariat Jenderal BPK
58	Sekretariat Jenderal DPR
59	Sekretariat Mahkamah Agung
60	Sekretariat Mahkamah Konstitusi
61	Sekretariat Komisi Yudisial
62	Sekretariat Komisi Nasional HAM
63	Sekretariat KPU
64	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)
65	PPATK

Daftar Daerah Penerimaan CPNS 2013

Sebanyak 29 kementerian dan 36 lembaga akan melakukan seleksi CPNS yang tahun  2013 ini formasinya ditetapkan sebanyak 20.000. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan formasi CPNS 40 ribu dari  jalur umum, sebanyak 225, terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 192 kabupaten/kota. Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta.

Berikut Daftar Daerah Penerimaan CPNS 2013 :

1	Provinsi NAD
2	Kab. Gayo Lues
3	Kab. Aceh Barat Daya
4	Kab. Aceh Selatan
5	Kab. Aceh Singkil
6	Kab. Aceh Tamiang
7	Kab. Aceh Tenggara
8	Kab. Pidie Jaya
9	Provinsi Sumatera Utara
10	Kab. Batu Bara
11	Kab. Nias
12	Kab. Nias Barat
13	Kab. Nias Selatan
14	Kab. Nias Utara
15	Kab. Padang Lawas
16	Kab. Padang Lawas Utara
17	Kab. Deli Serdang
18	Kab. Labuhan Batu Utara
19	Kab. Tapanuli Tengah
20	Kab. Tapanuli Utara
21	Kab. Sibolga
22	Provinsi Sumatera Barat
23	Kab. Kepulauan Mentawai
24	Kab. Solok Selatan
25	Kab. Pasaman
26	Kota Padang Panjang
27	Kab. Indragiri Hilir
28	Kab. Kepulauan Meranti
29	Kab. Kuantan Singingi
30	Kab. Pelalawan
31	Kab. Rokan Hilir
32	Kab. Siak
33	Kota Pekanbaru
34	Kab. Batanghari
35	Kab. Kerinci
36	Kab. Sarolangun
37	Kab. Tebo
38	Kota Sungai Penuh
39	Kab. Bungo
40	Kab. Banyuasin
41	Kab. Muara Enim
42	Kab. Musi Banyuasin
43	Kab. Musi Rawas
44	Kab. Ogan Ilir
45	Kab. Ogan Komering Ilir
46	Kab. Ogan Komering Ulu
47	Kota Pagar Alam
48	Kota Prabumulih
49	Kab. Lahat
50	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
51	Kota Lubuk Linggau
52	Provinsi Bangka Belitung
53	Kab. Bangka Barat
54	Kab. Bangka Selatan
55	Kab. Bangka Tengah
56	Kab. Belitung
57	Kab. Belitung Timur
58	Kab. Bangka
59	Provinsi Bengkulu
60	Kab. Bengkulu Tengah
61	Kab. Kepahiang
62	Kab. Lebong
63	Kab. Rejang Lebong
64	Kab. Seluma
65	Provinsi Lampung
66	Kab. Mesuji
67	Kab. Pesisir Barat
68	Kab. Pesawaran
69	Kab. Tanggamus
70	Kab. Way Kanan
71	Kab. Metro
72	Kab. Kep. Anambas
73	Kab. Lingga
74	Kab. Natuna
75	Provinsi DKI Jakarta
76	Kab. Bogor
77	Kota Bandung
78	Kota Depok
79	Kota Bogor
80	Kota Tangerang Selatan
81	Kota Serang
82	Kota Cilegon
83	Kab. Cilacap
84	Kab. Kedal
85	Kab. Kudus
86	Kab. Purblingga
87	Kab. Semarang
88	Kab. Wonosobo
89	Kota Magelang
90	Kota Pekalongan
91	Kota Salatiga
92	Kota Semarang
93	Kota Surakarta
94	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
95	Kab. Jember
96	Kab. Sidoarjo
97	Kota Mojokerto
98	Kota Mojokerto
99	Kota Surabaya
100	Kab. Mojokerto
101	Kab. Pamekasan
102	Kab. Tuban
103	Kota Blitar
104	Kota Diri
105	Kota Malang
106	Kota Probolinggo
107	Provinsi Kalimantan Tengah
108	Kab. Barito
109	Kab. Katingan
110	Kab. Lamandau
111	Kab. Pulang Pisau
112	Kab. Barito Timur
113	Kab. Kotawaringin Timur
114	Provinsi Kalimantan Barat
115	Kab. Kapuas Hulu
116	Kab. Kayong Utara
117	Kab. Ketapang
118	Kab. Kubu Raya
119	Kab. Landak
120	Kab. Melawai
121	Kab. Sanggau
122	Kab. Sekadau
123	Kab. Sintang
124	Kab. Pontianak
125	Kab. Sambas
126	Kota Pontianak
127	Kota Singkawang
128	Provinsi Kalimantan Selatan
129	Kab. Balangan
130	Kab. Kota Baru
131	Kab. Tabalong
132	Kab. Tanah Bumbu
133	Kab. Tapin
134	Kab. Banjar
135	Kab. Barito Kuala
136	Kab. Hulu Sungai Tengah
137	Kab. Hulu Sungai Utara
138	Kota Banjar Baru
139	Kota Banjarmasin
140	Kab. Bulungan
141	Kab. Kutai Barat
142	Kab. Kutai Timur
143	Kab. Malinau
144	Kab. Nunukan
145	Kab. Paser
146	Kab. Penajam Paser Utara
147	Kab. Tana Tidung
148	Kota Bontang
149	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
150	Kab. Bolaang Mongondow Timur
151	Kab. Bolaang Mongondow Utara
152	Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro
153	Kab. Minahasa Tenggara
154	Kab. Bolaang Mangondow
155	Kota Tomohon
156	Kab. Gorontalo Utara
157	Kab. Pohuwato
158	Provinsi Sulawesi Selatan
159	Kab. Luwu Timur
160	Kab. Bantaeng
161	Kab. Enrekang
162	Kab. Pinrang
163	Kab. Toraja Utara
164	Kota Pare Pare
165	Provinsi Sulawesi Tengah
166	Kab. Tojo Una-Una
167	Kab. Bombana
168	Kab. Buton Utara
169	Kab. Kolaka Utara
170	Kab. Konawe Utara
171	Kab. Wakatobi
172	Provinsi Sulawesi Barat
173	Kab. Jembrana
174	Kab. Karangasem
175	Kota Denpasar
176	Provinsi Nusa Tenggara Barat
177	Kab. Lombok Utara
178	Kab. Sumbawa Barat
179	Provinsi Nusa Tenggara Timur
180	Kab. Mangarai Barat
181	Kab. Manggarai Timur
182	Kab. Sabu Raijua
183	Kab. Sumba Barat
184	Kab. Sumba Barat Daya
185	Kab. Sumba Tengah
186	Kab. Ende
187	Kab. Flores Timur
188	Kab. Manggarai
189	Kab. Nagekeo
190	Kab. Rote Ndao
191	Kab. Sikka
192	Kab. Timor Tengah Utara
193	Provinsi Maluku
194	Kab. Buru Selatan
195	Kab. Maluku Barat Daya
196	Kab. Maluku Tenggara
197	Kota Tual
198	Kab. Maluku Tenggara Barat
199	Kab. Seram Bagian Barat
200	Provinsi Maluku Utara
201	Kab. Halmahera Tengah
202	Kab. Halmahera Timur
203	Kab. Pulau Morotai
204	Kab. Halmahera Barat
205	Kota Ternate
206	Kota Tidore Kepulauan
207	Kab. Asmat
208	Kab. Deiyai
209	Kab. Dogiyai
210	Kab. Intan Jaya
211	Kab. Jayawijaya
212	Kab. Keerom
213	Kab. Lanny Jaya
214	Kab. Memberamo Raya
215	Kab. Mappi
216	Kab. Paniai
217	Kab. Puncak
218	Kab. Puncak Jaya
219	Kab. Tolikara
220	Kab. Yalimo
221	Kab. Biak Numfor
222	Kab. Kepulauan Yapen
223	Provinsi Papua Barat
224	Kab. Fak Fak
225	Kab. Maybrat
226	Kab. Raja Ampat